Desa adalah subyek pembangunan. UU Desa menegaskan hal tersebut, eksplisit. Maka dapat segera diimajinasikan, tranformasi kehidupan Desa dengan segenap masyarakat, kehidupan, dan sumber daya alamnya yang berdaulat, maju, sejahtera, beradab dan bermartabat menjadi cita yang hendak diwujudkan. Momentum perubahan dalam pengaruh atau dampak intervensi pembangunan Desa haruslah menunjukkan adanya perbaikan situasi kehidupan Desa. Setiap tindakan pembangunan Desa tidaklah boleh sekali-kali menghasilkan kemunduran.

Terkait fokus Desa, Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla menyebutkan: Kami mendedikasikan diri untuk memberdayakan Desa, dengan penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama:

  1. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsistem dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan;
  2. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa;
  3. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan;
  4. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif;
  5. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam;
  6. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebaiknya) untuk kemakmuran rakyat;
  7. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan;
  8. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Visi Misi dan Program Aksi tersebut diatas adalah pernyataan yang harus menjadi kenyataan. Karena, untuk alasan itulah Jokowi JK dipilih, dimenangkan dan dipercaya. Dalam perkembangannya, komitmen itu dikuatkan secara kelembagaan, regulasi, dan termasuk melalui perencanaan dan penganggaran.

Baca dokumen lengkap: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI