Rakyat yang Waras

 

Rakyat yang Waras

Oleh: Agus Noor

BERUNTUNGLAH negara ini memiliki rakyat yang waras. Bahkan, jika diungkapkan dengan hiperbolis, rakyat yang waras itulah satu-satunya keberuntungan yang masih dimiliki negara kita. Sebab, sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati, dan kekayaan kebudayaan sudah lama diabaikan negara.

Telah sekian lama negara tidak mampu melindungi potensi-potensi yang sesungguhnya sangat berharga itu. Bila Indonesia tidak benar-benar menjadi negara gagal (failed states) dengan situasi seperti yang terjadi di Somalia, Chad, Zimbabwe, atau Kongo, maka itu bukanlah karena negara telah bekerja efektif mengatasi indikasi bermacam kegagalannya, tetapi lebih karena rakyat yang waras itu terus memberdayakan dirinya, tanpa merasa perlu tergantung pada negara.

Sampai-sampai ada ungkapan yang diekspresikan melalui mural tembok kota: ”teruslah bekerja, jangan berharap pada negara”. Karena negara tak hanya sering kali absen saat rakyat membutuhkan perannya, tetapi negara memang terlalu direpoti oleh urusan-urusan politik, birokrasi yang tak efisien, sampai kasus-kasus korupsi yang tak berkesudahan. Ada anekdot tiap kali terjadi bencana: yang pertama kali sampai ke tempat bencana bukanlah pemerintah (sebagai representasi negara), melainkan mi instan.

Memelihara akal sehat
”Waras” adalah ungkapan dalam bahasa Jawa, yang tidak hanya bermakna ’sehat’, tetapi juga ’tetap terjaganya kesadaran’ ketika situasi dan kondisi sudah terjangkiti kegilaan. Rakyat yang waras adalah rakyat yang masih mencoba mempertahankan kesadaran hidup dan kewaspadaan daya pikirnya. Atau dalam ungkapan pujangga Ronggowarsito, rakyat yang waras ialah mereka yang tetap eling lan waspada. Penyair-drawaman WS Rendra menyebut kewarasan itu sebagai daya hidup rakyat yang tetap menjaga akal sehat.

Rakyat yang waras itulah yang kini menjadi benteng terakhir yang masih membuat bangsa ini tidak terseret dalam kecamuk kerusuhan berkepanjangan, sebagaimana terjadi di banyak negara gagal. Kekerasan dan intimidasi terhadap minoritas agama tak berubah jadi kerusuhan massal yang mengganggu disintegrasi, tak menjadi perang dendam yang berskala meluas. Bukan lantaran negara memang berhasil melindungi kaum minoritas dalam menjalankan keyakinan beribadatnya, melainkan karena rakyat yang waras tidak mau terjebak dalam konflik yang justru merugikan mereka sendiri.

Bayangkan, padahal bila mau, kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil (dan ketidakadilan itu terus dibiarkan oleh negara) bisa mengorganisasi perlawanan bawah tanah atau aksi-aksi radikal untuk menentang hegemoni. Tapi itu tidak dilakukan. Membalas kekerasan dengan kekerasan bukanlah jalan yang dipilih karena rakyat yang waras mampu bersikap rasional, dan karena itu tidak terjadi konflik yang mengguncang stabilitas negara.

Di dunia usaha, birokrasi perizinan dan peraturan yang tumpang tindih justru membebani ongkos produksi; suatu indikasi betapa negara sebenarnya justru merepoti para pengusaha, sebagaimana banyak dikeluhkan pengusaha. Seorang kawan yang menggeluti usaha kecil menengah bahkan berkelakar: ”Kalau saja tak ada negara, ekonomi kita justru akan lebih efektif untuk mengembangkan usaha. Negara hanya ngerepotin iklim usaha.”

Sementara prestasi di bidang seni budaya, yang ditandai pencapaian-pencapaian karya kreatif yang diakui dunia, lebih karena ikhtiar pribadi para senimannya, bukan karena dukungan negara. Dalam film, misalnya, karya-karya sineas kita kerap mendapatkan penghargaan di festival dunia meski pada kenyataannya pajak membuat film di negara ini jauh lebih besar daripada pajak impor film. Mereka yang bergelut di industri kreatif memang sudah lama tak terlalu berharap banyak pada negara. Boleh dibilang, orang-orang kreatif, tanpa negara pun, tetap terus berkarya. Di bidang lingkungan hidup, kita menemukan banyak upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok masyarakat yang bekerja secara swadaya.

Semua itu memberi ilustrasi betapa pada banyak hal sesungguhnya rakyat yang waras terus melakukan apa pun yang bisa mereka kerjakan sehingga peran-peran yang semestinya mendapat dukungan atau perlindungan negara bisa terus diberdayakan. Ini bukan semata kekuatan sipil (civil society) yang memiliki kesadaran untuk membantu peran negara, tetapi juga kenyataan faktual betapa negara—sebagaimana digagas Ernest Renan, yakni negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan untuk bersama-sama mencapai keadilan dan kehidupan yang bermartabat—justru dipenuhi aparatur yang tak mampu mewujudkannya. Salah satu indikasi ketakmampuan negara itu adalah masih banyak rakyat yang masih konsisten hidup dalam kemiskinan. Seorang komedian mengatakannya: negara telah secara murni dan konsekuen ”memelihara rakyat miskin” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Karena itu, tak hanya korupsi, kemiskinan pun kini telah adil dan merata di banyak tempat.

Rakyat yang waras memang mengindikasikan tingkat kedewasaan dalam bernegara, tetapi juga mengandung kontradiksi. Pada satu sisi, rakyat yang waras adalah wujud rasionalitas publik yang bisa secara cerdas dan bijaksana ketika berhadapan dengan ketakrasionalitasan negara (semisal dalam hal penyelesaian kasus hukum korupsi), dengan begitu terjadi dialektika yang positif dalam artian: rakyat tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang negatif, dan pada akhirnya bisa tetap melakukan apa yang bisa dilakukan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Situasi itu, pada sisi yang lain, membawa konsekuensi pengabaian atas hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal. Ini menjadi semacam permisifisme yang kemudian secara sosial membentuk karakter rakyat yang waras sebagai rakyat yang tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam persoalan-persoalan yang ditimbulkan negara. Dengan kata lain, mereka tak terlalu peduli pada kebijaksanaan publik yang ”kadang tak rasional” karena rakyat yang waras bisa mencari celah untuk keluar dari kondisi yang tak rasional itu.

Menghina akal sehat
Kewarasan, atau tetap bersikap rasional, hanya menjadi cara untuk menyelamatkan diri, sejauh itu menyangkut kepentingan dan tujuan pragmatis. Itulah dilema yang oleh Max Weber disebut sebagai rasionalitas instrumental, di mana tindakan dan rasionalitas hanya diupayakan untuk mencapai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan praksis. Dari sinilah kemudian kita bisa menyadari: bagaimana rakyat yang waras, pada tingkat tertentu, juga bertanggung jawab atas berbagai penyimpangan yang terus dilakukan negara.

Dalam situasi pilpres seperti saat ini, rakyat yang waras bisa bersikap rasional menjadi rakyat yang bersikap netral. Sebab, mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dengan segala macam kampanye yang manipulatif dan kadang menghina akal sehat. Kebohongan, seperti halnya kegilaan, memang bahaya yang cepat menular, dan rakyat yang waras sudah pasti tidak ingin terseret dalam kegilaan itu.

Namun, tentu saja kita berharap agar rakyat yang waras itu juga tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, juga mesti bertanggung jawab menyelamatkan negara ini dari kampanye-kampanye yang manipulatif penuh fitnah. Di sinilah sesungguhnya kita bisa berharap lebih pada rakyat yang waras itu agar kewarasan menjadi kesadaran bersama. Diperlukan kesadaran yang lebih bersifat etik dan moral agar kewarasan menjadi acuan bersama dalam rasionalitas nilai yang berlandaskan satu keyakinan luhur.

Dengan begitu, rakyat yang waras tidak saja akan berpikir rasional untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki sikap rasional yang didasari oleh nilai-nilai yang menyangkut kepentingan lebih besar. Dalam konteks pilpres yang sekarang berlangsung. Sikap politik rakyat yang waras mesti lebih aktif dalam menentukan pilihan politiknya; bukan berarti harus ikut dalam satu partai politik, tetapi mesti memiliki sikap politik. Dan, sikap politik itu didasarkan pada rasionalitas nilai, seperti kemanusiaan, kejujuran, dan perjuangan sejati untuk kemakmuran rakyat.

Republik ini terlalu berharga diserahkan begitu saja pada kegilaan kekuasaan. Karena itu, rakyat yang waras mesti ikut menyelamatkannya melalui sikap dan pilihan politik, sebagai suatu tanggung jawab untuk bersama-sama membangun politik negara yang memuliakan kemanusiaan dan hak-hak konstitusional rakyat. Rakyat yang waras adalah rakyat yang ikut berpartisipasi menjaga nilai-nilai itu, bukan hanya rakyat yang menyelamatkan diri dengan memikirkan kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatisnya.

Jika pilpres adalah jalan demokratis untuk memilih seorang pemimpin, maka kedaulatannya terletak pada pilihan rakyat. Tentu menjadi berkah apabila pilihan itu dilakukan dengan kesadaran untuk mewujudkan negara yang tidak lagi membiarkan rakyatnya sendirian menghadapi berbagai persoalan. Ini memang bukan sekadar memilih seorang pemimpin, melainkan juga menjaga cita-cita luhur yang telah diperjuangkan para pendiri negara ini. Sudah pasti, rakyat yang waras tidak akan membiarkan negara ini menjadi negara yang terus merepotkan rakyatnya.

Di tengah kegilaan kampanye kali ini, semoga kita tetap jadi rakyat yang waras.

Agus Noor
Esais-prosais

Sumber: Harian Kompas, 24 Juni 2014