JAKARTA, KOMPAS – Kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional mensyaratkan keterpaduan banyak layanan. Selain pengembangan kapasitas tenaga medis, intervensi teknologi kesehatan merupakan keharusan.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, kesuksesan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai 1 Januari 2014 ditentukan pembiayaan, kapasitas tenaga medis, persediaan obat, dan alat kesehatan. ”Segala potensi yang ada dimanfaatkan,” kata dia pada dialog media di sela seminar sehari ”Kebutuhan akan Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan” di Jakarta, Rabu (27/2). Acara diadakan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI) bekerja sama dengan PT Novartis Indonesia.

Program JKN adalah program perlindungan kesehatan untuk tiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar pemerintah. Digunakan prinsip asuransi sosial dan kesetaraan. Prinsip asuransi sosial mensyaratkan asas gotong royong antara yang kaya dan miskin, sehat dan sakit, serta tua dan muda, sedangkan prinsip kesetaraan maksudnya kesamaan hak peserta dalam memperoleh layanan kesehatan.

Demi memastikan integrasi, lanjut Ali, akan diterapkan sistem penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/ HTA). Itu metode pengkajian standar pembiayaan untuk memanfaatkan dana terkumpul dengan mempertimbangkan standar harga pengobatan dan layanan kesehatan.

Sistem ini tidak memberi celah permainan biaya dan tindakan medis. Kemenkes dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (dalam bidang kesehatan oleh PT Askes) memegang otoritas HTA.

Hanya saja, lanjut Ali, pelaksanaan HTA cukup rumit. Untuk itu, pelatihan untuk otoritas dimaksud terus dilakukan sebelum program diberlakukan.

Kepala PKEKK FKM UI Hasbullah Thabrany dan Presiden Direktur PT Novartis Indonesia Luthfi Mardiansyah mengatakan, pihaknya akan bersinergi untuk pelatihan HTA bagi tenaga medis dan mahasiswa kesehatan.

Preventif lebih penting

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditanggung pemerintah melalui jaminan kesehatan mencapai 86,4 juta orang. Itu terdiri dari mereka yang benar- benar miskin (29 juta orang) dan sisanya masyarakat hampir miskin, yang bila terserang sakit bisa jatuh miskin.

Nafsiah mengatakan, mulai 1 Januari 2014, sistem jaminan kesehatan akan disatukan dan terintegrasi. Salah satu yang diintegrasikan adalah asuransi kesehatan untuk PNS, tentara, polisi, dan pensiunan.

Masyarakat disarankan tetap mengutamakan pencegahan penyakit walaupun pengobatan telah dijamin. Jangan sampai dana yang ada terserap untuk mengobati penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Ia mencontohkan, tahun 2010 dibutuhkan dana Rp 2,11 triliun untuk mengobati penyakit yang disebabkan rokok.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, menurunnya angka kemiskinan di Kalsel berdampak terhadap pembangunan di sektor lain, terutama kesehatan. Angka kematian bayi tahun 2010 sebanyak 50 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 34 per 1.000 kelahiran tahun 2011. Angka harapan hidup naik dari 63,7 tahun 2010 menjadi 68,4 tahun 2011. (WER/k01)

Sumber: Kompas, 28 Pebruari 2013