Lembaga-lembaga desa perlu untuk diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan masyarakat desa dalam memberikan respon terhadap perkembangan dan persoalan-persoalan yang hadir di desa yang berarti memperkuat otonomi desa. Peran kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, saat ini semakin menguat dibandingkan era tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigm pembangunan dan pemerintahan, baik dalam lingkungan intra maupun ekstra sosial.

Melihat keterbatasan kewenangan desa, dana, sumber daya, dan kedudukan organisasional yang ambivalen antara organisasi pemerintah (desa) dengan lembaga kemasyarakatan, maka pemerintah desa perlu menerapkan strategi pengembangan peningkatan peran kelembagaan desa yang dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan (tata kepemimpinan) Yakni dengan meningkatkan kepemimpinan kepala desa atau badan permusyawaratan desa, menyiapkan kematangan masyarakat desa, menjaga keharmonisan hubungan pemerintahan desa, dan memahami visi dan misi yang diemban.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (tata pemerintahan) Yakni dengan meningkatkan kelembagaan dalam hal kewenangan, organisasi, personil, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengawasan, dokumentasi untuk pemerintah desa. Meningkatkan fungsi agregasi dan artikulasi, budgeting, pengawasan, serta legislasi untuk badan pemerintahan desa.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya sosial (tata kemasyarakatan), yakni dengan meningkatkan:
a. Sumber daya manusia: pendidikan dan kesehatan;
b. Sumber daya sosial politik: partisipasi politik masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, eksistensi lembaga kemasyarakatan;
c. Sumber daya sosial ekonomi: insfrastruktur ekonomi desa dan aktivitas ekonomi pedesaan;
d. Sumber daya sosial budaya: kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat;
e. Sumber daya sosial agama: toleransi kehidupan beragama dan sarana ibadah

Perangkat Desa yang diatur berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sangat berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Perangkat desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 memiliki fungsi bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan sebagai penampung dan penyalur aspirasi. Ini berbeda sama sekali dengan BPD model UU No. 22 Tahun 1999 yang memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah desa. Cara pembentukannya pun berbeda, BPD tidak lagi dipilih rakyat secara langsung, namun ditetapkan dengan cara musyawarah. Tata cara pembentukan, fungsi, dan peran BPD model UU 32 Tahun 2004 akan mereduksi demokratisasi di tingkat desa. Bagaimana mungkin suatu badan yang dibentuk bukan sebagai representasi rakyat bisa menjalankan fungsi legislasi.

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan Desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Desa dan bagi pelaksanaan otonomi Desa.

Sumber: Komisi Hukum Nasional