Dicuplik sebagian dari buku “Pendidikan Populer” (Mansour Fakih)

20130221-020602.jpg

Ada pandangan yang kuat dikalangan para pendidik radikal, bahwa pendidikan ataupun penyelenggaraan proses belajar-mengajar, diantaranya dalam bentuk pelatihan, pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik, bahkan tidak bisa terbebas demi melanggengkan sitem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan bagi aparatus dominasi selalu digunakan untuk melanggengkan, melegitimasi dominasi mereka. Maka hakekat pendidikan tidak kurang, tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, rasisme ataupun sistem relasi lainya. Pandangan semacam itu dikenal dengan teori “reproduksi” dalam pendidikan.

Sebaliknya, ada pandangan yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pendidikan adalah proses “produksi” kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender maupun kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu, pendidikan bagi kelompok kedua ini lebih melihat/ mengasumsikan bahwa manusia berada dalam sistem dan struktur yang mengakibatkan proses dehumanisasi, maka proses belajar merupakan upaya pembebasan manusia, karena eksploitasi kelas, dominasi gender maupun hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu sarana untuk “memproduksi” kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan.

Bagaimana proses pembebasan dan proses belajar untuk membangkitkan kesadaran kritis dan pembebasan dilakukan? Banyak pendidik dalam menjawab pertanyaan ini umumnya lebih konsentrasi pada metode ketika proses belajar diselenggarakan. Namun sesungguhnya, pendidikan tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistim sosial dimana pendidikan diselenggarakan. Proses pendidikan sebagai proses pembebasan tidak pernah terlepas dari sistem dan struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau yang menyumbangkan proses dehumanisasi dan keterasingan pada waktu pendidikan itu diselenggarakan.

Apalagi dalam era Globalisasi Kapitalisme seperti saat ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengkaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami globalisasi secara kritis. Strategi umumnya para pendidik lebih tertuju untuk bagaimana membuat proses belajar mereka relevan terhadap formasi sosial yang dominan saat ini, yakni globalisasi kapitalisme dan menguatnya Neoliberalisme. Strategi seperti ini lebih berkesan menerima dan mensiasati dan justru sering menjebak untuk penyesuaian terhadap globalisasi. Sementara itu jarang proses belajar yang mengintegrasikan analisis globalisasi dan bagaimana mereka berperan dengan proses kritik dan melakukan dekonstruksi, untuk menemukan solusi alternatif terhadap globalisasi, seperti misalnya menciptakan diskursus tandingan terhadap diskursus globalisasi yang dominan dengan perspektif alternatif.

Untuk mendorong proses belajar menjadi peka (sensitif) terhadap persoalan ketidakadilan sosial yang terkait dengan globalisasi, maka dalam penyelenggaraan proses belajar secara otonom penting untuk menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, bagaimana memperjelas keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana menerjemahkan kesemua itu untuk diterapkan dalam metodologi penyelengaraan proses belajar. Metode dan teknik “hadap masalah” menjadi salah satu kegiatan yang strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan.

Persoalannya, dalam penyelenggaraan proses belajar selalu ditemukan kelemahan sekaligus kekuatannya, yang seringkali menjadi arena tidak terkontrol dan tidak termonitor. Sehingga diperlukan mekanisme yang memungkinkan peserta proses belajar sebagai subjek dan pusat kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan konstituensi utama proses belajar memungkinkan memiliki peran kontrol dan monitor untuk mewujudkan proses belajar yang membebaskan. Maka orientasi setiap peserta belajar untuk menghayati visi dan misi mereka, serta kesadaran kritis peserta sangat diperlukan jika akan meletakkan peserta belajar sebagai subyek dan pemonitor proses dan metode untuk transformasi sosial .

Oleh sebab itu pemahaman paradigma pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan metode penyelenggaraan proses belajar dan dimana letak posisi peserta didalamnya. Secara lebih khusus pendidik bersama peserta didik harus mampu membuat jembatan bersama antara berbagai ideologi dibalik metode penyelenggaraan proses belajar dan, atau paradigma pendidikan yang diperankan dalam penyelenggaraan proses belajar.

Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan ‘ ideologi yang dominan’ yang tengah berlaku dimasyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif kearah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, obyektif maupun “detachment” dari kondisi masyarakat.

20130221-015055.jpg

Visi kritis pendidikan terhadap sistem yang dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil, selalu menjadi agenda pendidikan. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami “dehumanisasi” karena sistem dan struktur yang tidak adil. Paham pendidikan kritis ini cocok dengan paradigma transformatif. Penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam perpektif ini juga menjadi arena kritik ideologi. Proses belajar dalam bentuk pelatihan bagi petani misalnya, para petani saat ini sering diarahkan hanya untuk memenuhi ambisi produktivitas dan efisiensi sebagai implikasi dari pendukung pertanian dari pandangan dominan Revolusi Hijau dan rekayasa genetika, namun jarang difasilitasi untuk mempertanyakan relasi kekuasaan dan bencana bagi para petani dari suatu teknologi pertanian. Dalam kontek itulah pilihan paradigma pendidikan dan proses belajar memainkan peran strategis untuk proses perubahan dan transformasi sosial.

Bagi penganut mazhab Freirean, hakekat pendidikan ataupun pelatihan adalah demi membangkitkan kesadaran kritis. Perlu diingatkan bahwa Freire (1970) membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran idologi masyarakat. Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah “proses memanusiakan manusia kembali”. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses “demumanisasi”. Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis entang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness).

Kuatnya pengaruh positivisme pada banyak pendidik saat ini, juga berpengaruh terhadap praktek pendidikan, pelatihan, dan proses belajar lainnya terhadap masyarakat yang justru bertolak belakang dengan semangat pembebasan dan transformasi sosial. Metode yang dikembangkan banyak pendidikan dan pelatihan dimasyarakat mewarisi pikiran positivisme seperti obyektivitas, empiris, tidak memihak pada peserta, berjarak dengan obyek belajar (detachment), rasional dan bebas nilai, sehingga sangat banyak pendidik yang sesungguhnya justru berperan menjadi penghambat proses pembebasan dan ikut berperan pula menumpas benih-benih watak emansipatoris pada setiap proses pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif positivistik merupakan proses fabrikasi dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan ‘pasar kerja’. Proses belajar yang diselenggarakan juga tidak toleran terhadap segala bentuk ‘non positivistic ways of knowing’ yang disebut sebagai tidak ilmiah. Pendidikan menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Peserta dididik untuk tunduk pada struktur yang ada mencari cara-cara dimana peran, norma, dan nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dalam rangka melanggengkan sistem tersebut. Asumsi yang mendasari pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada, masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan dan ketrampilan peserta belaka, termasuk kreativitas, motivasi, keahlian teknis peserta. Oleh karena itu dalam perspektif positivisme, pendidikan dan pelatihan lebih dimaksud untuk mengembangkan kecerdasan, ketrampilan dan keahlian peserta pelatihan belaka, sementara komitment, keyakinan dan kepercayaan terhadap sistem yang lebih adil dan motivasi untuk menantang terhadap struktur sosial yang ada tidak dilakukan, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem yang ada bekerja.

Untuk meletakkan proses belajar dalam peran transformasi sosial, pertama perlu melakukan analisis struktural tentang lokasi pemihakan pada penyelenggaraan proses belajar terlebih dahulu. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pendidikan sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi issue issue strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan, visi, analisis dan mandat yang jelas, pendidikan tanpa disadari telah menjadi bagian dari “status quo” dan ikut melanggengkan ketidak adilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanyalah menjadi alat penjinakan atau alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok dominan. Kesemuanya pendirian pendidikan ini juga berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan dan proses belajar mengajar dalam suatu proses pendidikan.

Pendidikan yang memanusiakan Pendidik dan Peserta didik.

Peranan pendidik sangat strategis secara positif maupun negatif dalam setiap proses belajar. Untuk itu, usaha untuk membebaskan pendidik dari proses dehumanisasi juga mendapat perhatian. Inti dari pembebasan pendidik adalah justru dengan mentransformasikan hubungan pendidik-peserta dari hubungan dan persepektif yang mendominasi menjadi hubungan yang membebaskan.

Pendirian yang dianut oleh para pendidik yang transformatif tidak hanya ingin membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur diluarnya, tapi juga bercita cita mentransformasi relasi “knowledge power” dan dominasi hubungan yang ‘mendidik dan ‘yang dididik.

Sungguhpun banyak orang pesimis untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan menjadi organ independen untuk kesadaran kritis dan pembebasan, namun para pendidik harus senantiasa optimis mengembalikan fungsi pendidikan sebagai proses transformasi sosial. Apalagi saat ini, dalam setiap proses pendidikan dan pelatihan selalu dihadapkan pada pilihan antara menyesuaikan diri dan mereproduksi sistim yang ada, atau memerankan peran kritis terhadap sistem yang ada. Jika proses belajar lebih dimaksudkan untuk menyiapkan ‘sumber daya manusia’ untuk mereproduksi sistem yang tidak adil, tanpa menggugatnya, maka proses belajar yang diselenggarakan tersebut adalah bagian dari masalah. Karena dengan posisi seperti itu pada dasarnya proses belajar tersebut justru ikut melanggengkan ketidak adilan masyarakat. Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan telah gagal memerankan visi utama pendidikan sebagai ‘pemanusiaan manusia’ untuk menjadi subyek transformasi sosial. Transformasi yang dimaksud adalah suatu proses penciptaan hubungan (relationships) yang secara fundamental baru dan lebih baik.

20130221-015403.jpg

Usaha yang perlu terus dilakukan sebelum melakukan transformasi sosial adalah mentransformasi diri sendiri yakni membongkar struktur tidak adil dan relasi yang tidak demokratis didalam dunia pendidikan lebih dahulu. Ini berarti menggugat watak otoriter dan feodalisme dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu usaha kolaborasi antara pendidik dan peserta belajar untuk secara bersama-sama melakukan transformasi relasi mereka menjadi lebih egaliter dan demokratis, sehingga justru menciptakan proses belajar yang otonom dan partisipatori dalam pengembangan kurikulum, dan menciptakan ruang bagi proses belajar untuk menjadi diri mereka sendiri. Dengan demikian setiap pendidikan adalah otonom dan unik untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang demokratis dan akhirnya akan menyumbangkan lahirnya bangsa yang demokratis.

Footnote

  • Lihat beberapa buku Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. New York: Praeger, 1986. Juga: Freire, P. Education for Critical Consciousness. New York: Continum, 1981. Lihat juga: Freire, P. & Shor, I. A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1986.
  • Lihat Smith, W.A. Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire’s Pedagogy Amherst: Center for International Education, UMASS, 1976.
  • Lihat: Schroyer, T. The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory. Boston: Beacon Press, 1973.

Sumber: Kawanusa
Foto: Merdesa Institute