slideshow5.jpg
Komandan Jerman menolak ketika diperintahkan untuk membakar kota Paris. Karena kota ini kaya akan pusaka” cerita Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan, Kwan-Yong Kim. Cerita tersebut merupakan bagian film ”Paris Burning” yang ditontonnya ketika kecil. Kenangan kanak-kanak ini mengawali sambutannya dalam pembukaan ”UNESCO Asia-Pacific Mayors’ Forum for World Heritage Cities (APMF2012)” akhir bulan Agustus lalu di Kota Gyeongju, Korea Selatan. Ungkapan tersebut mensiratkan pemahaman keunggulan nilai pusaka kota merupakan persoalan penting.

Sementara Kishore Rao, Direktur UNESCO World Heritage Center yang berkedudukan di Paris, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya pengelolaan perubahan dalam Kota Pusaka. Upaya pelestarian pusaka perkotaan telah berevolusi. Dari monumen dan situs arkeologi ke kota yang hidup dan saujana (cultural landscape). Dari restorasi ke regenerasi serta panduan perencanaan dan disain perkotaan. Dari mono-disiplin ke integrasi dan perencanaan partisipatori.

Semua pihak meyakini, walikota/bupati memegang peran kunci dalam mengelolaan perubahan. Mereka dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara pelestarian pusaka dan tekanan modernisasi. Agar diperoleh pertumbuhan yang berkelanjutan dan kualitas hidup bagi penduduknya. Untuk itulah UNESCO-APMF 2012 di Korea Selatan tersebut diselenggarakan. Forum juga bertujuan untuk menjadi ajang saling berbagi pengalaman antar kota-kota di Asia-Pasifik. Diharapkan ke depan tumbuh erat jejaring antar kota-kota tersebut.

Untuk memenuhi tujuan tadi, tiga tema diangkat dalam Forum. Pertama, ekonomi pusaka perkotaan difasilitasi oleh Donovan Rykema (Amerika Serikat). Kedua, mobilisasi swasta dan peran serta masyarakat untuk pusaka perkotaan, difasilitasi penulis. Ketiga, pelestarian pusaka dan keberlanjutan perkotaan oleh Dr. Kongjian Yu (RRC).

Kenyataan peran pimpinan daerah dalam pengelolaan kota pusaka perlu pula diimbangi dengan kinerja para pemangku kepentingan lain secara menyeluruh. Seperti fokus pertemuan para ahli dalam Pengelolaan Kota Pusaka di Asia-Eropa: Peran “Public-Private Partnership” yang diselenggarakan oleh Asia Europe Foundation (ASEF) dan Universitas Gadjah Mada bulan Juli lalu di UGM, Yogyakarta. Salah satu rekomendasi pertemuan ini menyebutkan berbagai pihak perlu paham bahwa pusaka perkotaan tidak terbatas pada monumen. Perlu mempertimbangkan elemen sosial-budaya dan ekonomi lingkungan lokal yang terajut membentuk ”pusaka urban”.

Direkomendasikan pula agar pemerintah mendorong dan mengambil bagian dalam interaksi antara persoalan pusaka budaya dan dunia usaha. Demikian pula dalam memperkuat peran serta masyarakat. Termasuk menindak lanjuti berbagai inisiatif yang sudah dilakukan mereka. Ke sembilan rekomendasi yang dihasilkan pertemuan ahli ASEF-UGM disampaikan dalam Pertemuan ASEM Menteri-menteri Kebudayaan ke 5, 18-19 September 2012 di Yogyakarta. Bertemakan ”Pengelolaan Kota Pusaka untuk Masa Depan Berkelanjutan”.

Ada 4 sub tema yang akan dibahas dalam pertemuan Menteri-menteri Kebudayaan Asia dan Eropa tersebut:

  1. Memperkuat tata kelola kota pusaka
  2. ”Historic Urban Landscape” dalam menjawab tantangan dan bencana
  3. Kota pusaka sebagai generator ekonomi kreatif
  4. Promosi kota pusaka untuk membangun pemahaman lintas budaya.

Pembahasan pengelolaan kota pusaka dunia yang gencar ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 90an. Piagam Washington tentang Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka (1987) menandai gerakan ini. Berbagai lembaga dunia yang terkait memperkuat dengan menyusun pedoman dan rekomendasi. Di antaranya, Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (2003). Juga Rekomendasi UNESCO tentang Historic Urban Landscape (2011).

Bagaimana Indonesia?

Persoalan Kota Pusaka di Indonesia, walaupun asetnya luar biasa terserak di segala penjuru, adalah hal baru. Meskipun demikian beberapa walikota yang tanggap dan didukung Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) tahun 2008 mengupayakan langkah baru.

Sebelum dimulainya konferensi Euro-Asia World Heritage Cities di Solo, 25 Oktober 2008 langkah baru tersebut terwujud. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI meluncurkan terbentuknya Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Berawal dari 12 walikota/bupati sebagai anggota, kini telah meningkat menjadi 48 anggota.

Direktorat Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi upaya JKPI dengan meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)Indonesia, April 2012. Salah satu tujuannya adalah secara teknis memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka (RAKP). Rencana tersebut sangat diperlukan dalam pelestarian kota pusaka. Dengan RAKP langkah-langkah sistematik dilaksanakan agar keunggulan nilai pusaka kota yang dimiliki terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan dengan benar.

Melalui P3KP disepakati pula Kota Pusaka Indonesia adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai. Memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi yang terajut secara utuh sebagai aset pusaka. Dapat berupa kawasan pusaka sebagai bagian dari kota tersebut yang hidup dan perlu berkembang serta dikelola secara efektif. Pengertian kota juga termasuk kabupaten.

Banyak pihak memang telah mulai melangkahkan upaya untuk mengelola kota pusaka. Namun kenyataan lapangan di Indonesia bahkan Asia-Pasifik, memang masih saja menunjukkan terusik, terusak dan terobohkan berbagai aset pusaka kota. Terkadang banyak pihak yang berusaha menyelamatkan tetapi tidak tahu kemana harus mengadu. Bagaimana harus berlaku. Bahkan tidak jarang para pelestari menghadapi tembok tebal dalam berupaya. Padahal, sebagaimana salah satu rekomendasi APMF2012 , pemerintah perlu terus mendorong kreativitas dan memupuk rasa bangga masyarakat terhadap kota pusakanya.

Memang, seperti disepakati para ahli dalam pertemuan ASEF-UGM, penyelamatan dan pembangunan pusaka merupakan komitmen jangka panjang. Upaya yang mensyaratkan kreatifitas, pendekatan fleksibilitas dan kebersamaan berbagai pemangku kepentingan.

Ditegaskan oleh Rykema (2012) ”Sudah bukan saatnya memilih pelestarian pusaka atau pembangunan ekonomi. Itu adalah keliru. Keduanya merupakan satu kesatuan proses yang perlu dijalankan bersama dengan benar”. Oleh karena itu upaya integrasi multi sektor dan disiplin, nasional dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dan pihak swasta di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Pelestarian pusaka kota bukan hanya untuk memugar monumen, bukan pula untuk turis saja.

Upaya integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota pusaka yang dinamik dan masa depannya. Hingga mampu secara mandiri melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan pusaka kota. Bahkan menghasilkan ”pusaka-pusaka masa depan” yang unggul tanpa merusak yang lama. Semoga.

Ditulis oleh: Laretna T. Adishakti (Dewan Pimpinan BPPI, Dosen dan Peneliti Jurusan Arsitektur, Fak. Teknik UGM)

Pernah dimuat sebagai tulisan “Kolom” di Buletin Kota Pusaka 1, November 2012, Ditjen Tata Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. Tulisan ini diangkat kembali untuk menyambut Tahun Pusaka 2013.

Sumber: Badan Pelestari Pusaka Indonesia