Jakarta, Kompas – Konflik sumber daya alam dan agraria yang sebelumnya laten kian sering muncul tiga tahun terakhir ini. Saat ini, konflik terjadi di 22 provinsi dengan lahan sengketa lebih dari 2 juta hektar. Perubahan tren konflik merata di Indonesia dan diperkirakan menguat selama tiada pembenahan total dalam pemberian izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

”Perubahan tren konflik merata di Indonesia, mulai Mesuji di Lampung Utara, Ogan Komering Ilir, Kebumen, hingga Sumbawa,” kata Widiyanto, Kepala Database dan Informasi HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), pada peluncuran ”Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria” di Jakarta, Jumat (15/2).

Analis dan Resolusi Konflik HuMa S Rakhma Mary menyebut, akar konflik agraria berawal dari era kolonial dengan asas domain verklaring. Semua tanah yang tak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara.

Konflik berlanjut pada era Orde Baru dengan dimasukkannya tanah-tanah rakyat ke areal perkebunan. Masa reformasi, yang mengejar pertumbuhan ekonomi, menyebabkan izin-izin perkebunan dilanjutkan dan mengabaikan hak-hak masyarakat.

Data HuMa, terjadi 232 konflik SDA dan agraria. Konflik di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. ”Luas area konflik 2 juta hektar atau lebih dari 20.000 kilometer persegi. Ini separuh wilayah Provinsi Sumatera Barat,” kata Widiyanto.

Dari 22 provinsi konflik, 7 provinsi di antaranya tersering konflik: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Kalimantan Tengah, dengan 67 kasus, merupakan provinsi terbanyak dilanda konflik SDA dan agraria. Konflik merata di sana.

Perkebunan tersering memicu konflik, lalu kehutanan dan pertambangan. Konflik di perkebunan 119 kasus dengan luas 415.000 ha, konflik kehutanan 72 kasus dengan luas 1,3 juta ha di 17 provinsi, dan konflik tambang 17 kasus dengan 30.000 ha.

Studi HuMa, enam pelaku dominan terlibat konflik SDA dan agraria. Perusahaan/korporasi berperan dalam 69 persen konflik, Perhutani 13 persen, taman nasional 9 persen, PTPN 5 persen, pemerintah daerah 3 persen, dan instansi lain 1 persen.

Ada kecenderungan kekerasan dan pelanggaran HAM yang menyertai sengketa paling kerap dilakukan entitas negara dengan frekuensi keterlibatan 54 persen, institusi bisnis 36 persen, dan individu berpengaruh 10 persen.

”Tujuh jenis hak yang paling dilanggar pelaku dalam konflik SDA dan agraria mulai hak atas akses terhadap SDA hingga hak mempertahankan hidup yang terancam,” katanya. (AIK)

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2013/02/16/03242756/konflik.sumber.daya.alam.meluas.di.22.provinsi.ba

Lihat Arsip : Outlook Konflik SDA dan Agraria