Pendidikan Paralegal

Pendidikan Paralegal

Tiga perempuan dan 11 lelaki memenuhi ruang tamu sebuah rumah tipe 70 di Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa saat lalu. Semua duduk di kursi belajar dengan meja lipat di depannya. Mereka datang dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar, seperti Solok dan Pesisir Selatan. Mereka adalah peserta didik Lembaga Pendidikan Paralegal (LPP), yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Yayasan Tifa. Seorang di antaranya adalah Afrilni (48) dari Jorong Lambah, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Ia termotivasi mengikuti pendidikan itu setelah serentetan kasus hukum menimpanya, seperti perseteruan lahan perkuburan kaum yang diperebutkan di antara dua pihak. Afrilni, lulusan SMEA Negeri 2 Padang tahun 1984, menambahkan, kasus lain yang sempat mengganggunya adalah peristiwa penahanan seorang kakaknya selama tiga bulan karena dituduh mengambil sapi milik kelompok tani. ”Saya ikut pendidikan ini agar bisa membantu diri sendiri dan masyarakat miskin ketika berhadapan dengan kasus hukum,” katanya. Ia datang bersama tiga temannya dengan menaiki dua sepeda motor.

Mereka menginap di penginapan yang disediakan LBH Padang. Gunawan Ali (28), warga Jorong Padang Tae, Nagari Ampang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, ikut pendidikan paralegal juga karena pernah berhadapan dengan masalah hukum. Konflik kepemilikan lahan nagari dengan pemerintah tahun 2002 menyadarkannya akan pentingnya pemahaman hukum. Lulusan STM Muhammadiyah tahun 2003 itu menambahkan, kini persoalan yang banyak dialami warga memang seputar perebutan lahan. Pengajar fasilitator Gunawan dan Afrilni antusias bergabung dalam pendidikan paralegal itu. ”Ikut pendidikan ini ada gampang dan susahnya. Gampang, karena gurunya bersedia menjelaskan dengan baik. Susahnya, karena saya tidak pernah punya pengetahuan apa pun sebelumnya mengenai hukum,” papar Gunawan. Namun, kata Gunawan, pengajar yang dilibatkan memang lebih berlaku sebagai fasilitator. Misalnya saat Direktur Koalisi untuk Keadilan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Qbar, Nurul Firmansyah, memberikan materi mengenai relasi dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ia mengajak diskusi dan memancing pendapat peserta. Seluruh interaksi terjadi dalam ruang tamu yang disulap menjadi semacam ruang kelas itu. Oleh karena peserta pendidikan paralegal itu bukan orang yang berlatar belakang hukum, pesertanya pun berkurang. Saat itu tinggal 14 peserta yang bertahan. Padahal, pada awal pendidikan tercatat 20 orang mengikutinya. Mungkin selain materi yang sulit, seperti diakui Gunawan, domisili peserta yang jauh dari Kota Padang juga menjadi kendala, meskipun LBH Padang menyediakan penginapan. Pendidikan hukum itu juga berlangsung lama, 14 minggu.

Pertama di Indonesia ”Ini adalah pendidikan paralegal pertama di Indonesia. LPP kedua akan dibentuk di Yogyakarta,” kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia Mancun. Pada Februari ini, LPP kedua itu akan dibuka. Pendidikan paralegal, imbuh Vino, adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LPP beroperasi dengan izin operasional penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Jika dinyatakan lulus, peserta akan memperoleh sertifikat. Untuk lulus, setidaknya peserta memenuhi minimal 75 persen kehadiran dan lulus tes akhir. Selain pendidikan di kelas, peserta juga wajib praktik lapangan selama tiga bulan. ”Setelah itu, hasilnya akan dievaluasi di dalam kelas,” kata Vino. Paralegal, imbuh Vino, bisa didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang dididik dengan pengetahuan hukum dasar sehingga mampu menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat. ”Ini inisiatif pengembangan model bantuan hukum komunitas,” katanya. Vino menambahkan, selain anggapan paralegal adalah masyarakat itu sendiri, terdapat pula penafsiran paralegal adalah asisten pengacara. ”Namun, paralegal tidak bisa beracara di pengadilan. Paralegal mengarahkan dan membantu menunjukkan akses untuk langkah hukum yang akan ditempuh,” ucapnya. Bantuan hukum yang bisa diberikan paralegal adalah penyelesaian di luar pengadilan. Bentuknya berupa pendampingan masyarakat ke instansi penegak hukum, pendampingan ke lembaga pemerintahan, mediasi, negosiasi, dan advokasi kasus. Manajer Program LPP Deddi Alparesi berharap pendidikan itu akan melahirkan paralegal yang bisa memberikan bantuan hukum di komunitasnya. Setelah persiapan dilakukan sejak Juni 2012, LPP di Padang secara resmi beroperasi mulai 20 Desember 2012. (Ingki Rinaldi)

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2013/02/13/02504540/untuk.keadilan.yang.belum.terberdayakan