Latar Belakang Satuan Tugas REDD+

image

Perubahan iklim adalah salah satu wacana terhangat dalam dua dekade ini. Perubahan iklim terjadi karena pilihan model pembangunan yang kurang memperhitungkan dampak negative berupa akumulasi gas rumah kaca (GRK) yang timbul akibat proses produksi dan konsumsi. Bila tidak diantisipasi dengan memadai, perubahan iklim ini bisa membahayakan masa depan lingkungan global. Upaya perbaikan berskala global juga telah digulirkan, diantaranya yang paling menonjol adalah UNFCCC atau kerangka konvensi antar bangsa untuk perubahan iklim. Melalui UNFCCC, negara-negara industri maju diwajibkan untuk menurunkan emisinya melalui kegiatan mitigasi dan alih teknologi menuju pembangunan rendah karbon. Sementara terhadap negara-negara berkembang, yang belum dikenai kewajiban menurunkan emisi, berpeluang memperoleh berbagai bentuk dukungan pendanaan dan teknologi untuk mengubah jalur pembangunan ekonominya menuju model pembangunan rendah karbon. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap negara yang menjaga kawasan hutan dengan meminimalkan pembukaan hutan dan penurunan fungsi hutan. Mekanisme ini disebut REDD.

Di dalam pertemuan para pihak ke 13 (COP 13) di Bali, Indonesia berhasil mendorong masuknya tiga elemen penting ke dalam konsepsi REDD, yaitu:

  1. penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan
  2. pengakuan atas pentingnya peranan konservasi
  3. pengayaan simpanan karbon

Ketiga elemen tersebut mengubah “REDD” menjadi “REDD+”. Dorongan Indonesia ini tertuang di dalam dokumen Bali Action Plan.

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih dari 100 juta hektar atau 70% dari luas daratannya berpeluang besar untuk menerapkan skema REDD+. Indonesia adalah negara berkembang (non-Annex I) pertama yang berkomitmen mengurangi emisi secara sukarela. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% dari skenario pembangunan Business as Usual (BAU) pada tahun 2020, dengan dana sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, dan 41% jika mendapatkan bantuan internasional. Target penurunan emisi itu sendiri diyakini Pemerintah bisa dicapai sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Komitmen Indonesia ini sendiri pada mulanya merupakan bagian pernyataan pertama Indonesia sebagai anggota pertemuan G20.

Komitmen Indonesia ini telah mengundang dukungan sejumlah pihak. Yang paling antusias adalah Norwegia sehingga kemudian mengikat kerjasama dengan Indonesia melalui sebuah pernyataan niat (Letter of Intent) pada tahun 2010. Melalui LoI tersebut, Indonesia mendapat dukungan dari Norwegia untuk mempersiapkan lembaga dan aturan bagi pelaksanaan skema REDD+ ini.

Menanggapi dukungan Norwegia tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Juni 2011. Hasil Satgas REDD+ pertama ini antara lain adalah dokumen Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pihak, Inpres. No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta diseleksi dan disiapkannya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Pilot REDD+ yang pertama di Indonesia. Untuk melanjutkan hasil kerja ini, melalui Perpres Nomor 25, Tahun 2011 dibentuk Satgas baru yang akan bekerja secara intensif selama tahun 2012, di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto.

Sumber:
http://www.satgasreddplus.org/satgas-redd/mengenai-satgas-redd