http://m.kompas.com/news/read/2013/02/08/2211225/Komnas.HAM.Tuding.LSM.Campuri.Urusan.Internal/nasional

1230135-pleno-khusus-komnas-ham-p.JPG

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Otto Nur Abdullah (tengah), Wakil Ketua, Sandrayati Moniaga (kanan) dan Muhammad Nurkhoiron memimpin pleno khusus di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/1/2013). Komisioner Komnas HAM belum memutuskan perihal masa jabatan pimpinan Komnas HAM antara satu tahun atau 2,5 tahun.
Photo: KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyayangkan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut campur dalam masalah internal lembaganya. Dia menyebutkan campur tangan itu sampai menyangkut aturan tata tertib Komnas HAM, tak cuma kisruh pimpinan.

“LSM itu, namanya Elsam dan Imparsial, mulai ikut nimbrung. Padahal kami tidak pernah ikut campur masalah mereka,” kecam Pigai, Jumat (8/2/2013). Menurut dia, tindakan LSM tersebut memengaruhi independensi Komnas HAM.

Kedua LSM, tutur Pigai, tidak mengerti dasar dari perubahan tata tertib jabatan pimpinan Komnas HAM. Perubahan masa jabatan pimpinan menjadi satu tahun, kata dia, hanya formalitas belaka. Karena, komisioner Komnas HAM tetap bekerja secara kolektif dan tanpa sekat.

Menurut Pigai, pergantian pimpinan tak berpengaruh karena Komnas HAM memiliki rencana strategis. “Pengaruh pimpinan, hanya menghadiri rapat, mewakili lembaga, atau sebagai simbol saja,” sebut dia.

Jika LSM sampai mencampuri, tambah Pigai, justru Pemerintah bertindak sebaliknya. Dia pun menegaskan perubahan tata tertib lembaganya adalah murni inisiatif para komisioner dan telah didiskusikan bersama.

Pigai pun menampik jika perubahan teta tertib tersbut menunjukkan adanya kisruh di internal Komnas HAM, sebagaimana ditudingkan LSM. “Masalah internal itu bukan kisruh, hanya perubahan tata tertib organisasi. Kisruh itu akarnya pada tiga pimpinan yang mengundurkan diri saja,” papar dia.

Seperti diberitakan, pimpinan Komnas HAM saat ini dalam keadaan demisioner. Posisi pimpinan diisi pimpinan sementara sampai terpilih pimpinan baru melalui paripurna pada Maret 2013.

Dalam rapat yang dilaksanakan Rabu (6/2/2013), empat dari 13 komisioner Komnas HAM menolak perubahan masa kerja pimpinan Komnas HAM, dari 2,5 tahun menjadi satu tahun. Mereka adalah Ketua Otto, Wakil Ketua Sandra Moniaga, M Nurkhoiron, dan Roichatul Aswidah.

Aroma pertentangan antar komisioner di Komnas HAM dimulai dalam pleno pada awal Januari lalu. Saat itu sembilan komisioner meminta agar masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang 2,5 tahun diubah menjadi 1 tahun. Alasan yang dikemukakan, hal itu menerjemahkan prinsip kolektif kolegial dan reformasi birokrasi.

Namun, dalam pertemuan internal tersebut, dibahas pula kesenjangan fasilitas antara komisioner yang menjadi anggota dan pimpinan. Ketua Komnas HAM mendapat mobil dinas Toyota Camry, sedangkan anggota menggunakan mobil operasional.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Kisruh Internal Komnas HAM

Editor: Palupi Annisa Auliani