Prastuti Soewondo, Ketua Pokja Kebijakan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin, Sekretariat TNP2K mengatakan bahwa kartu Jamkesmas baru sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) tersebut berlaku sejak 1 Januari 2013 lalu. Demikian dikatakannya saat membuka Lokakarya Mekanisme Pemuktahiran Kepesertaan Jamkesmas, Rabu, 6 Pebruari 2013.

Kartu Jamkesmas lama masih dapat digunakan hingga 28 Pebruari 2013, tetapi selanjutnya wajib menggunakan kartu Jamkesmas baru per 1 Maret 2013. Lebih lanjut dikatakannya bahwa Lokakarya ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah di lapangan terkait kartu Jamkesmas dalam rangka mencari solusi terkait pendistribusiannya. Program Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuannya adalah meningkatkan akses mereka agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Djatmiko, menjelaskan bahwa sebanyak 86,4 juta lembar kartu Jamkesmas sudah dicetak dan didistribusikan. “Untuk mekanisme pendistribusiannya sudah ada petunjuk teknis pendistribusian kepesertaan Jamkesmas” Djatmiko memaparkan bagaimana teknis pendistribusian yang dilakukan.

Sementara itu hasil laporan di tingkat daerah juga dipaparkan oleh pihak Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Fransiska E. Mardiananingsih, dari Unit Penetapan Sasaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan, (UPSPK). Ia memberikan contoh laporan hasil pelaksanaan distribusi kartu Jamkesmas di kota Surakarta. “Sampai tanggal 23 Januari 2013, diperoleh data bahwa sebanyak 143.569 kartu sudah diterima. Sebanyak 99,7% kartu berada dalam kondisi baik, dan dari jumlah tersebut sebanyak 95,9% kartu telah berhasil didistribusikan”. Walaupun masih ditemukan beberapa masalah seperti pemilik kartu yang sudah meninggal, pindah, tidak ditemukan, pemilik kartu dianggap mampu, dan beberapa masalah lain.

Narasumber lain dari Kemenkes, Muhamad Kamaruzzaman dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) mencoba membagi permasalahan yang terjadi kedalam dua kelompok besar, yaitu masalah database dan kartu kepesertaan. Dia juga menambahkan bahwa kartu Jamkesmas baru terhubung dengan Basis Data Terpadu (BDT), suatu basis data yang terhubung antara TNP2K dan PT Askes dalam melaksanakan program perlindungan sosial. Data penduduk tersimpan dan terhubung secara digital, agar tepat sasaran. Karena sifat data yang sering berubah-ubah, Kamaruzzaman berharap agar ada kerjasama dari pemerintah daerah. Bahkan pihak kabupaten dan kota diharapkan untuk melaporkan perubahan data yang terjadi ke pemerintah pusat. “Dari situ, pemerintah pusat dapat mengatur pendataan dengan TNP2K sehingga BDT dapat di-update” ujarnya.

Lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Cemara 2, Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, PT Askes, dan beberapa intitusi lain. Dari Kabupaten/ Kota acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang.