http://setkab.go.id/berita-7299-songsong-sjsn-wapres-minta-menkes-bangun-sistem-informasi-kesehatan.html

Rabu, 06 Februari 2013 – 13:24 WIB
Songsong SJSN, Wapres Minta Menkes Bangun Sistem Informasi Kesehatan
Oleh : DESK INFORMASI
– Dibaca: 82 kali

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi untuk membangun sistem informasi sarana kesehatan, guna menyongsong pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai amanat Undang-Undang, pemerintah akan menjalankan JKN mulai 1 Januari 2014.

Wapres Boediono dalam rapat evaluasi di kantor Wapres, Rabu (6/2) Februari 2013. menekankan pentingnya persiapan sisi pasokan (supply) yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasokan ini termasuk dokter, tenaga medis, infrastruktur, obat-obatan, aturan dan ketentuan, termasuk juga persiapan pembiayaannya.

“Ini aspek-aspek penting yang harus kita selesaikan. Saya minta semua kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan mengambil langkah-langkah dan rencana aksi yang konkrit,” tutur Wapres.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyampaikan, ada beberapa hal yang memang memerlukan perhatian. Untuk mengatasinya, Kemenkes membutuhkan dukungan kerjasama dengan kementerian maupun lembaga lain. Misalnya, untuk memenuhi jumlah dokter dan tenaga kesehatan atau meningkatkan kapasitas rumah sakit.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, untuk kapasitas rumah sakit misalnya, pemerintah akan menambah kapasitas sebanyak 16.500 tempat tidur pada 2013 ini. Upaya pemenuhan dilakukan dengan menimbang tingkat utilitas rumah sakit di suatu daerah atau bed occupancy ratio (BOR). Jika BOR di satu kabupaten atau kota masih rendah, maka ia belum menjadi prioritas walaupun menurut perhitungan masih ada kekurangan. Setelah ada tambahan 16.500 tempat tidur itupun, pada 2013 pemerintah menghitung masih ada kekurangan 70.421 tempat tidur. Kekurangan ini rencananya akan dipenuhi pada 2014.

Sedangkan untuk tenaga dokter dan kesehatan, situasinya tergambar dalam tabel berikut:

T enaga Kesehatan Keadaan akhir 2012 Kebutuhan 2013 Kekurangan 2013
D okter umum 17.750 19.268 1.518
Dokter gigi 6.878 9.244 2.366
Perawat 105.419 112.599 7.180
P erawat gigi 10.217 12.166 1.949
Bidan 101.947 105.339 3.392
Apoteker 1.539 5.525 3.986
Tenaga farmasi 8.274 13.512 5.238
Kesehatan masyarakat 21.442 23.040 1.598
Sanitarian 10.505 12.166 1.661
Ahli gizi 9.588 11.247 1.659
Analis kesehatan 5.017 7.885 2.868
TOTAL 298.576 331.988 33.412

Menanggapi hal ini, Wapres meminta Menteri Kesehatan menyusun sebuah sistem informasi terpadu yang secara online terus memperbarui basis data terperinci tentang pusat-pusat layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas.

“Saya harapkan sistem ini selesai pada 2013, agar bisa kita pakai untuk mengambil keputusan,” tutur Wapres seraya mengingatkan bahwa sistem informasi yang terprinci dan akurat mengenai sekolah sudah tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sistem informasi kesehatan itu berisi data yang terperinci mengenai jumlah dokter, tenaga medis, persediaan obat, kapasitas, maupun lokasi yang dilengkapi dengan koordinat geospasial dan foto terakhir.

Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar Kemenkes bersama-sama Kemendagri merumuskan pembagian peran dengan pemerintah daerah secara lebih jelas. “Harus benar-benar ada garis batas yang jelas. Ini penting karena nanti akan ada integrasi antara Jaminan kesehatan secara nasional dan jaminan kesehatan yang diselenggarakan daerah,” tutur Wapres.

Salah satu aspek yang juga dapat dipertimbangkan, menurut Wapres, adalah pembagian beban anggaran. Misalnya, untuk setiap satu rupiah dana yang dikeluarkan pusat, bisa saja ada kontribusi dalam jumlah tertentu dari pemerintah daerah. “Tentu ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,” tutur Wapres.

Yang tak kalah penting, Wapres meminta perbaikan koordinasi di antara seluruh kementerian agar pemenuhan pasokan SKN dapat terpenuhi.

Hadir dalam kesempatan kali ini Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri PPN Lukita D. Tuwo, serta pejabat-pejabat eselon satu dari berbagai kementerian dan lembaga. (Wapresri/WID/ES)