http://setkab.go.id/berita-7289-perpres-diteken-pemerintah-beri-jaminan-kesehatan-semua-warga.html

Rabu, 06 Februari 2013 – 09:49 WIB
Perpres Diteken, Pemerintah Beri Jaminan Kesehatan Semua Warga
Oleh : DESK INFORMASI
– Dibaca: 137 kali

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 18 Januari 2013 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini pada intinya merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga negara.

Perpres yang terdiri atas 47 pasal itu antara lain mengatur tentang Peserta dan Kepesertaan; Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan; Iuran; Manfaat Jaminan Kesehatan; Koordinasi Manfaat; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Fasilitas Kesehatan; Kendali Mutu dan Biaya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; Penanganan Keluhan; dan Penyelesaian Sengketa.

Disebutkan dalam Perpres tersebut, bahwa Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu); dan b. bukan PBI Jaminan Kesehatan (merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu).

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas: a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (termasuk PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan pegawai swasta); b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri); dan c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya (investor, pemberi kerja, penerima pensiun/pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan).

“Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahak sehingga mencakup seluruh penduduk,” bunyi Pasal 6 Ayat (1) Pepres ini.

Adapun tahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan meliputi:

  1. Tahap pertama mulai 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi: a. PBI Jaminan Kesehatan; b. Anggota TNI/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; c. Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri dan keluarganya; d. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan e. Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan anggota keluarganya;
  2. Tahap kedua paling lambat 1 Januari 2019 meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pepres ini juga menegaskan, bahwa peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran. Apabila peserta tersebut telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran, namun bila tidak bekerja kembali dan tidak mampu, berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Pendaftaran peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan Pemerintah kepada BPJS Kesehatan, adapun untuk peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan akan didaftarkan oleh setiap pemberi kerja dengan membayar iuran. “Dalam hal pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan,” bunyi Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 itu.

Untuk peserta pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja wajib mendaftar dirinya dan anggota keluarganya sesebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS dengan membayar iuran.

Mengenai pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, menurut Perpres ini, untuk PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. Sedang Iuran bagi peserta pekerja penerima upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Adapun untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

“Pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan,” bunyi Pasal 17 Ayat (1) PP tersebut. Sementara pada Ayat (4) Pasal ini disebutkan adanya denda administratif sebesar 2%/bulan dari total iuran yang tertuanggak untuk keterlambatan pembayaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan itu akan diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Manfaat Jaminan Kesehatan

Mengenai manfaat jaminan kesehatan yang bisa diperoleh peserta, pasal 20 Perpres ini menyebutkan, setiap peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

Manfaat jaminan kesehatan dimaksud terdiri atas manfaat medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan, dan manfaat non medis (meliputi akomodasi sesuai skala besaran iuran dan ambulans untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu).

Adapun pelayanan kesehatan promotif fan preventif meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar (BCG, DPT-HB, Polio, dan Campak), keluarga berencana, dan skrining kesehatan. Sedang pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi adminstrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; tranfusi darah; dan rawan inap tingkat pertama.

(Pusdatin/ES)