Beranda

Desa dalam Janji Jokowi

Tinggalkan komentar

Desa adalah subyek pembangunan. UU Desa menegaskan hal tersebut, eksplisit. Maka dapat segera diimajinasikan, tranformasi kehidupan Desa dengan segenap masyarakat, kehidupan, dan sumber daya alamnya yang berdaulat, maju, sejahtera, beradab dan bermartabat menjadi cita yang hendak diwujudkan. Momentum perubahan dalam pengaruh atau dampak intervensi pembangunan Desa haruslah menunjukkan adanya perbaikan situasi kehidupan Desa. Setiap tindakan pembangunan Desa tidaklah boleh sekali-kali menghasilkan kemunduran.

Terkait fokus Desa, Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla menyebutkan: Kami mendedikasikan diri untuk memberdayakan Desa, dengan penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama:

  1. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsistem dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan;
  2. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa;
  3. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan;
  4. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif;
  5. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam;
  6. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebaiknya) untuk kemakmuran rakyat;
  7. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan;
  8. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Visi Misi dan Program Aksi tersebut diatas adalah pernyataan yang harus menjadi kenyataan. Karena, untuk alasan itulah Jokowi JK dipilih, dimenangkan dan dipercaya. Dalam perkembangannya, komitmen itu dikuatkan secara kelembagaan, regulasi, dan termasuk melalui perencanaan dan penganggaran.

Baca dokumen lengkap: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

Rakyat yang Waras

Tinggalkan komentar

Rakyat yang Waras

 

Rakyat yang Waras

Oleh: Agus Noor

BERUNTUNGLAH negara ini memiliki rakyat yang waras. Bahkan, jika diungkapkan dengan hiperbolis, rakyat yang waras itulah satu-satunya keberuntungan yang masih dimiliki negara kita. Sebab, sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati, dan kekayaan kebudayaan sudah lama diabaikan negara.

Telah sekian lama negara tidak mampu melindungi potensi-potensi yang sesungguhnya sangat berharga itu. Bila Indonesia tidak benar-benar menjadi negara gagal (failed states) dengan situasi seperti yang terjadi di Somalia, Chad, Zimbabwe, atau Kongo, maka itu bukanlah karena negara telah bekerja efektif mengatasi indikasi bermacam kegagalannya, tetapi lebih karena rakyat yang waras itu terus memberdayakan dirinya, tanpa merasa perlu tergantung pada negara.

Sampai-sampai ada ungkapan yang diekspresikan melalui mural tembok kota: ”teruslah bekerja, jangan berharap pada negara”. Karena negara tak hanya sering kali absen saat rakyat membutuhkan perannya, tetapi negara memang terlalu direpoti oleh urusan-urusan politik, birokrasi yang tak efisien, sampai kasus-kasus korupsi yang tak berkesudahan. Ada anekdot tiap kali terjadi bencana: yang pertama kali sampai ke tempat bencana bukanlah pemerintah (sebagai representasi negara), melainkan mi instan.

Memelihara akal sehat
”Waras” adalah ungkapan dalam bahasa Jawa, yang tidak hanya bermakna ’sehat’, tetapi juga ’tetap terjaganya kesadaran’ ketika situasi dan kondisi sudah terjangkiti kegilaan. Rakyat yang waras adalah rakyat yang masih mencoba mempertahankan kesadaran hidup dan kewaspadaan daya pikirnya. Atau dalam ungkapan pujangga Ronggowarsito, rakyat yang waras ialah mereka yang tetap eling lan waspada. Penyair-drawaman WS Rendra menyebut kewarasan itu sebagai daya hidup rakyat yang tetap menjaga akal sehat.

Rakyat yang waras itulah yang kini menjadi benteng terakhir yang masih membuat bangsa ini tidak terseret dalam kecamuk kerusuhan berkepanjangan, sebagaimana terjadi di banyak negara gagal. Kekerasan dan intimidasi terhadap minoritas agama tak berubah jadi kerusuhan massal yang mengganggu disintegrasi, tak menjadi perang dendam yang berskala meluas. Bukan lantaran negara memang berhasil melindungi kaum minoritas dalam menjalankan keyakinan beribadatnya, melainkan karena rakyat yang waras tidak mau terjebak dalam konflik yang justru merugikan mereka sendiri.

Bayangkan, padahal bila mau, kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil (dan ketidakadilan itu terus dibiarkan oleh negara) bisa mengorganisasi perlawanan bawah tanah atau aksi-aksi radikal untuk menentang hegemoni. Tapi itu tidak dilakukan. Membalas kekerasan dengan kekerasan bukanlah jalan yang dipilih karena rakyat yang waras mampu bersikap rasional, dan karena itu tidak terjadi konflik yang mengguncang stabilitas negara.

Di dunia usaha, birokrasi perizinan dan peraturan yang tumpang tindih justru membebani ongkos produksi; suatu indikasi betapa negara sebenarnya justru merepoti para pengusaha, sebagaimana banyak dikeluhkan pengusaha. Seorang kawan yang menggeluti usaha kecil menengah bahkan berkelakar: ”Kalau saja tak ada negara, ekonomi kita justru akan lebih efektif untuk mengembangkan usaha. Negara hanya ngerepotin iklim usaha.”

Sementara prestasi di bidang seni budaya, yang ditandai pencapaian-pencapaian karya kreatif yang diakui dunia, lebih karena ikhtiar pribadi para senimannya, bukan karena dukungan negara. Dalam film, misalnya, karya-karya sineas kita kerap mendapatkan penghargaan di festival dunia meski pada kenyataannya pajak membuat film di negara ini jauh lebih besar daripada pajak impor film. Mereka yang bergelut di industri kreatif memang sudah lama tak terlalu berharap banyak pada negara. Boleh dibilang, orang-orang kreatif, tanpa negara pun, tetap terus berkarya. Di bidang lingkungan hidup, kita menemukan banyak upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok masyarakat yang bekerja secara swadaya.

Semua itu memberi ilustrasi betapa pada banyak hal sesungguhnya rakyat yang waras terus melakukan apa pun yang bisa mereka kerjakan sehingga peran-peran yang semestinya mendapat dukungan atau perlindungan negara bisa terus diberdayakan. Ini bukan semata kekuatan sipil (civil society) yang memiliki kesadaran untuk membantu peran negara, tetapi juga kenyataan faktual betapa negara—sebagaimana digagas Ernest Renan, yakni negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan untuk bersama-sama mencapai keadilan dan kehidupan yang bermartabat—justru dipenuhi aparatur yang tak mampu mewujudkannya. Salah satu indikasi ketakmampuan negara itu adalah masih banyak rakyat yang masih konsisten hidup dalam kemiskinan. Seorang komedian mengatakannya: negara telah secara murni dan konsekuen ”memelihara rakyat miskin” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Karena itu, tak hanya korupsi, kemiskinan pun kini telah adil dan merata di banyak tempat.

Rakyat yang waras memang mengindikasikan tingkat kedewasaan dalam bernegara, tetapi juga mengandung kontradiksi. Pada satu sisi, rakyat yang waras adalah wujud rasionalitas publik yang bisa secara cerdas dan bijaksana ketika berhadapan dengan ketakrasionalitasan negara (semisal dalam hal penyelesaian kasus hukum korupsi), dengan begitu terjadi dialektika yang positif dalam artian: rakyat tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang negatif, dan pada akhirnya bisa tetap melakukan apa yang bisa dilakukan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Situasi itu, pada sisi yang lain, membawa konsekuensi pengabaian atas hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal. Ini menjadi semacam permisifisme yang kemudian secara sosial membentuk karakter rakyat yang waras sebagai rakyat yang tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam persoalan-persoalan yang ditimbulkan negara. Dengan kata lain, mereka tak terlalu peduli pada kebijaksanaan publik yang ”kadang tak rasional” karena rakyat yang waras bisa mencari celah untuk keluar dari kondisi yang tak rasional itu.

Menghina akal sehat
Kewarasan, atau tetap bersikap rasional, hanya menjadi cara untuk menyelamatkan diri, sejauh itu menyangkut kepentingan dan tujuan pragmatis. Itulah dilema yang oleh Max Weber disebut sebagai rasionalitas instrumental, di mana tindakan dan rasionalitas hanya diupayakan untuk mencapai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan praksis. Dari sinilah kemudian kita bisa menyadari: bagaimana rakyat yang waras, pada tingkat tertentu, juga bertanggung jawab atas berbagai penyimpangan yang terus dilakukan negara.

Dalam situasi pilpres seperti saat ini, rakyat yang waras bisa bersikap rasional menjadi rakyat yang bersikap netral. Sebab, mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dengan segala macam kampanye yang manipulatif dan kadang menghina akal sehat. Kebohongan, seperti halnya kegilaan, memang bahaya yang cepat menular, dan rakyat yang waras sudah pasti tidak ingin terseret dalam kegilaan itu.

Namun, tentu saja kita berharap agar rakyat yang waras itu juga tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, juga mesti bertanggung jawab menyelamatkan negara ini dari kampanye-kampanye yang manipulatif penuh fitnah. Di sinilah sesungguhnya kita bisa berharap lebih pada rakyat yang waras itu agar kewarasan menjadi kesadaran bersama. Diperlukan kesadaran yang lebih bersifat etik dan moral agar kewarasan menjadi acuan bersama dalam rasionalitas nilai yang berlandaskan satu keyakinan luhur.

Dengan begitu, rakyat yang waras tidak saja akan berpikir rasional untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki sikap rasional yang didasari oleh nilai-nilai yang menyangkut kepentingan lebih besar. Dalam konteks pilpres yang sekarang berlangsung. Sikap politik rakyat yang waras mesti lebih aktif dalam menentukan pilihan politiknya; bukan berarti harus ikut dalam satu partai politik, tetapi mesti memiliki sikap politik. Dan, sikap politik itu didasarkan pada rasionalitas nilai, seperti kemanusiaan, kejujuran, dan perjuangan sejati untuk kemakmuran rakyat.

Republik ini terlalu berharga diserahkan begitu saja pada kegilaan kekuasaan. Karena itu, rakyat yang waras mesti ikut menyelamatkannya melalui sikap dan pilihan politik, sebagai suatu tanggung jawab untuk bersama-sama membangun politik negara yang memuliakan kemanusiaan dan hak-hak konstitusional rakyat. Rakyat yang waras adalah rakyat yang ikut berpartisipasi menjaga nilai-nilai itu, bukan hanya rakyat yang menyelamatkan diri dengan memikirkan kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatisnya.

Jika pilpres adalah jalan demokratis untuk memilih seorang pemimpin, maka kedaulatannya terletak pada pilihan rakyat. Tentu menjadi berkah apabila pilihan itu dilakukan dengan kesadaran untuk mewujudkan negara yang tidak lagi membiarkan rakyatnya sendirian menghadapi berbagai persoalan. Ini memang bukan sekadar memilih seorang pemimpin, melainkan juga menjaga cita-cita luhur yang telah diperjuangkan para pendiri negara ini. Sudah pasti, rakyat yang waras tidak akan membiarkan negara ini menjadi negara yang terus merepotkan rakyatnya.

Di tengah kegilaan kampanye kali ini, semoga kita tetap jadi rakyat yang waras.

Agus Noor
Esais-prosais

Sumber: Harian Kompas, 24 Juni 2014

Antara Teks dan Konteks

Tinggalkan komentar

Penyunting: Yance Arizona

Kategori : Seri Hukum dan Keadilan Sosial

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, sudah banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan baik pada level nasional maupun pada level lokal yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Bagaimana membaca trend legalisasi keberadaan dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam ini? ltulah yang dibahas di dalam buku yang ada di tangan anda sekarang ini.

Sesuai dengan judulnya, buku ini menghadirkan hasil kajian terhadap ‘teks hukum’ pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan dilengkapi dengan suatu hasil kajian tentang bagaimana pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam bekerja pada ‘konteks sosial’ di dalam masyarakat.

Anda dapat mengunduh buku ini pada link berikut : Antara Teks dan konteks

Indonesia Tertinggal dari Tetangga – KOMPAS

Tinggalkan komentar

Situasi Kesehatan

Indonesia Tertinggal dari Tetangga

Jakarta, Kompas – Indikator kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Namun, laju perbaikan itu dinilai masih lambat. Situasi kesehatan Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan, Indonesia sudah disalip Vietnam yang beberapa tahun lalu masih di belakang.

Salah satunya, angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan Program Pembangunan PBB 2013, AKI Indonesia masih 220 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura, mencatatkan angka 3, Brunei 24, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59, dan Filipina 99. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Lambatnya penurunan AKI, menurut Endang L Achadi, Koordinator Positive Deviance Resource Centre Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Selasa (21/5), karena sekitar 40 persen kabupaten belum punya rumah sakit yang bisa melayani kegawatdaruratan obstetri ginekologi akibat tak ada dokter spesialis. ”Distribusi dokter kurang, terutama di kawasan Indonesia timur,” katanya.

Hal senada dikatakan Kartono Mohamad, aktivis kesehatan dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selain melihat indikator makro, seperti AKI, angka kematian bayi (AKB), dan cakupan imunisasi, indikator mikro juga harus dilihat. Misalnya, jumlah pengidap HIV/AIDS yang terus meningkat, masih tingginya pengguna narkoba, angka bunuh diri, dan gangguan kejiwaan; masalah sanitasi dan lingkungan, serta pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,4 persen tiap tahun.

Kendur di pelaksanaan

Menurut Endang, perencanaan pembangunan kesehatan di tingkat pusat dilakukan dengan baik. Masalahnya, di tingkat pelaksanaan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Pemimpin daerah sering kali punya visi misi sendiri.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan advokasi lebih kuat dalam menyamakan persepsi dan komitmen pemerintah daerah. Perlu ada terobosan serta reward and punishment. MDG Award merupakan salah satu cara memotivasi daerah untuk berkomitmen pada pembangunan kesehatan. Distribusi bidan desa dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah terobosan pemerintah pusat untuk menurunkan AKI. Pemberian beasiswa untuk dokter di daerah juga dapat meningkatkan distribusi dokter dan dokter spesialis.

”Yang terpenting perlu ada komitmen, tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif, dalam pembangunan kesehatan,” katanya.

Kepedulian menurun

Di Cirebon, aktivitas posyandu mengalami pasang surut. Soal fasilitas, posyandu di era Reformasi kondisinya lebih baik. Di sisi lain, koordinasi lintas sektoral dan kepedulian masyarakat untuk mendukung posyandu menurun.

Seperti dituturkan Sri Nurhayati (37), kader posyandu di RW 001, Blok Mukidin, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (20/5). Kondisi posyandu di tempatnya jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Ibunya, Ana Rohanah (60), dulu kader posyandu sejak tahun 1986 ketika program itu digulirkan pemerintah. ”Sekarang kami memiliki timbangan berdiri dan timbangan duduk. Dulu hanya timbangan beras digantungi sarung,” ujarnya.

Ana mengenang, dulu kader harus susah payah mendatangi warga dan mengajak mereka menimbang bayi di posyandu. Untuk pemberian makanan tambahan (PMT) kader harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri.

Kini, kesadaran warga memeriksakan bayi ke posyandu cukup baik. Mereka juga patungan untuk pengadaan PMT. Di sisi lain, minat untuk menjadi kader turun. Sebab, menjadi kader adalah kegiatan sosial yang tidak mendatangkan uang.

Hal ini diakui Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Anang Yuwana. Minimnya anggaran dan kader membuat kegiatan posyandu kurang bergairah.

Di Kota Medan, posyandu dibiayai penuh APBD sehingga kader mendapatkan biaya transpor Rp 50.000 per bulan.

Kader posyandu Teluk Sepang, Bengkulu, Kartini, menuturkan, dibandingkan dengan masa Orde Baru kesadaran masyarakat terhadap kesehatan saat ini sudah meningkat. Kian banyak ibu hamil dan anak balita yang datang ke posyandu. Hal serupa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Fasilitas kesehatan makin meningkat. Namun, kondisi geografis dan kurangnya akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil masih menyisakan tingginya AKI dan AKB di wilayah itu.

Menurut Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Slamet R Yuwono, faktor geografis, tenaga kesehatan yang belum merata, dan komitmen pemerintah daerah dalam memandang kesehatan menjadi tantangan pembangunan kesehatan. (ATK/K12/REK/DMU/WSI/ADH/KOR)

Kompas, 22 Mei 2013

CSOs call for REDD+ National Strategy to be implemented

Tinggalkan komentar

Indonesian CSOs are calling for the country’s REDD+ National Strategy, published in June last year, to be fully implemented to respect the rights of indigenous peoples and local communities.In a January statement, the Coalition for Saving Indonesian Forests and Global Climate, which includes the indigenous peoples’ alliance AMAN, Forests Watch Indonesia, HuMA, ICEL, KPSHK, Sawit Watch and Greenpeace, stated that the National Strategy:

…was prepared with an aim to improve Indonesian forest governance fundamentally and comprehensively. The preparation process was relatively transparent and has involved relevant stakeholders. It acknowledges that currently Indonesian forest governance is facing acute problems, which require extraordinary solutions, aside from ‘business as usual’ measures…

Baca selengkapnya

Epistema: Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial

Tinggalkan komentar

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial

Indonesia-704x318

Kehutanan Indonesia di masa depan perlu membebaskan diri dari beban persoalan tenurial. Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan telah menghambat pencapaian efektiftas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal tetapi juga institusi bisnis kehutanan dan pemerintah. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, penafian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal memicu kemunculan konflik-konflik tenurial di kawasan hutan.

Kita memerlukan sebuah arah perubahan kebijakan penguasaan kawasan hutan untuk mencapai kepastian dan keadilan tenurial. Reformasi kebijakan tenurial tanah dan hutan adalah mandat dari UUD 1945, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kelompok masyarakat sipil Indonesia mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara untuk mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan hutan. Ketiganya adalah: (1) Perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan; (2) Penyelesaian konflik kehutanan; (3) Perluasan wilayah kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya.

Prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi perlu menjiwai seluruh aksi bersama yang akan disepakati. Pada titik terakhir, evaluasi dan kontrol publik menjadi cara untuk menjamin bahwa arah perubahan ini tidak keluar dari strategi yang dicanangkan.

Roadmap Forest Tenure dapat anda diunduh di http://epistema.or.id/menuju-kepastian-dan-keadilan-tenurial/

piagam kesehatan-indonesian.pdf

Tinggalkan komentar

piagam kesehatan-indonesian.pdf
Hormat,
Andik Hardiyanto

MERDESA Institute for Rural Reconstruction
Mobile phone: 0821 23848007

Older Entries